REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Prof Ibnu Hamad menilai pekerjaan buzzer merusak demokrasi. Oleh sebab itu disarankan pengguna maupun buzzer jujur kepada publik dengan mengungkap identitas dan tujuan mereka.

"Kalau nanti ada user yang menggunakan jasa buzzer, bilang jujur. Namanya mungkin tidak buzzer lagi, tapi tim medsos," kata Ibnu kepada Republika.co.id di Gedung PP Muhammadiyah usai Dialog Pers Memaknai HPN 2017 bertema Memerangi Hoax dan Menangkal Penyalahgunaan Medsos , Selasa (21/2).

Ia mengatakan, kelompok buzzer juga sebaiknya menyatakan diri kepada publik bahwasanya mereka tim sukses siapa. Lembaga survei bisa diatur dan diverifikasi. Buzzer juga jangan main di bawah permukaan seperti hantu. Buzzer harus diatur oleh aturan agar tidak merusak demokrasi.

Ia menerangkan, jika ada aturan yang mengatur buzzer, maka mereka tidak bermain dengan gaya hantu lagi. Mereka pun akan ketahuan identitasnya dan diketahui sebagai kelompok buzzer siapa.

Ia menegaskan, gara-gara buzzer bermain dengan gaya hantu. Mereka selalu menyebarkan yang baik-baik saja terhadap pihak yang dibelanya. Sebaliknya, kepada pihak musuh akan menyebarkan hal-hal yang buruknya saja.

Menurutnya, sekarang pengguna jasa buzzer dan buzzer tidak tersentuh oleh hukum karena tidak ada aturan yang mengaturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika