REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah tak takut dengan penolakan PT Freeport Indonesia terhadap perubahan dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ia berharap pemerintah tegas terhadap Freeport.

“Saya berharap, Presiden (Jokowi) melalui Menteri ESDM, Ignatius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PTFI, publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/2).

Menurutnya, selama Ini pemerintah selalu kalah dan ‘menyerah’ terkait dengan kontrak karya dengan Freeport. Bahkan, kata dia, upaya hilirisasi sejak UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan, banyak pemegang kontrak karya termasuk PT Freeport belum melaksanakannya. Ia menilai, perilaku korporasi seperti ini telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.

“Sayangnya, pemerintah selama ini kalah, mengalah dan dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PTFI,” ujar dia.

Setelah sekian lama tidak satu pun pemimpin negeri ini yang mampu bersikap tegas melawan arogansi PTFI, Dahnil menilai saat ini adalah waktu yang tepat bila Presiden melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan menghentikan arogansi PTFI. Itu akan menjadi warisan positif untuk masa depan pengolahan SDA Indonesia.

“Jadi, pemerintah harus tunjukkan bahwa kita adalah negera berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika