REPUBLIKA.CO.ID, BAWEN -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan tinjauan lapangan ke ruas tol Bawen-Salatiga, yang merupakan rangkaian dari tol Semarang-Solo. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketiganya ingin memastikan kesiapan tol Semarang-Salatiga mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2017.
Jalan Tol Semarang-Solo memiliki total panjang 72,64 km yang terbagi menjadi lima seksi. Seksi I yakni Semarang-Ungaran (10,85 km) sudah beroperasi 11 November 2011, dan seksi II Ungaran-Bawen (11,99 km) telah dioperasikan pada 4 April 2014.
“Seksi III Bawen-Salatiga 17,6 km, progres fisiknya saat ini mencapai 90,48 persen, dan ditargetkan rampung Maret 2017 sehingga bisa dioperasikan melayani arus mudik Lebaran 2017,” ujar Basuki, Jumat (17/2).
Selanjutnya untuk Seksi IV Salatiga-Boyolali (24,5 km) saat ini sedang dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan, dengan progres 97,6 persen. Demikian juga Seksi V Boyolali-Kartasura (7,74 km) sudah dilakukan konstruksi dan proses pembebasan lahan dengan progres 98,82 persen.
"Untuk jalan tol Solo-Ngawi-Sragen akan fungsional bisa dilalui pada mudik tahun ini," jelas Basuki.
Basuki menambahkan, pembebasan lahan untuk Tol Trans Jawa bisa dipercepat melalui sejumlah terobosan, salah satunya dengan adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pada tahun 2016, dana LMAN yang terserap untuk proyek jalan tol sebesar Rp 15,75 triliun. Basuki juga mengapresiasi kerjasama yang semakin baik dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Mahkamah Agung yang ikut mendorong pembebasan lahan.
Terkait pembebasan lahan tol trans Jawa, Basuki menyatakan secara keseluruhan progresnya sudah di atas 90 persen sehingga dirinya optimis Tol Trans Jawa akan tersambung seluruhnya di 2018. Sementara itu, Sri Mulyani menilai bahwa pembangunan tol Trans Jawa terbilang cepat perkembangannya. Menurutnya hal tersebut didukung dengan sejumlah inovasi pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan APBN.
"Sejumlah inovasi pembiayaan infrastruktur kita hadirkan dalam bentuk penyertaan modal negara melalui BUMN dan juga bisa dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk bisa menjembatani kebutuhan pembiayaan," ujar Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika