REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Bawaslu, Nasrullah, mengatakan proses pemungutan suara Pilkada 2017 berlangsung tidak serentak. Pihaknya mengakui faktor kondisi alam menjadi penyebab tidak serentaknya pelaksanaan pilkada di 101 daerah.
"Dengan sangat terpaksa, kami harus mengakui jika Pilkada 2017 berlangsung tidak serentak pada Rabu (15/2). Namun, kami sudah berusaha maksimal dalam menyelenggarakan proses Pilkada," ujar Nasrullah di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu petang.
Tidak serentaknya pilkada terjadi akibat adanya penundaan pemungutan suara. Salah satu penundaan pemungutan suara yang terpantau hingga saat ini terjadi di sembilan TPS di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
Meski hanya terjadi di satu kecamatan, penundaan itu tetap menjadi catatan penting bagi pelaksanaan pilkada serentak. Penundaan terjadi akibat logistik yang belum tiba di lokasi pemungutan suara hingga Rabu. Cuaca buruk yang menyebabkan ombak besar menyebabkan pengiriman logiostik lewat jalur laut terhambat.
Pihaknya mengkritisi langkah antisipasi penyelenggara Pilkada setempat. "Faktor logistik yang belum sampai sejak awal //kan semestinya sudah bisa diprediksi ya. Mau tidak mau langkah antisipasi wajib dilaksanakan, " tegasnya.
Saat disinggung mengenai pelaksanaan pemilihan gubernur di tujuh provinsi, dia mengakui jika telah terlaksana cukup baik. Bawaslu hanya mengktritisi adanya beberapa temuan warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, hingga Rabu petang, Bawaslu baru mencatat dua temuan pelanggaran Pilkada. Pelanggaran pertama dilakukan oleh oknum KPPS di Buleleng, Bali. Oknum tersebut diduga melakukan rekayasa pencoblosan surat suara sehingga jumlah surat suara yang telah dipilih menjadi lebih banyak daripada jumlah pemilih. Temuan kedua terjadi di Sulawesi Tenggara, di mana ada oknum warga yang menggunakan C6 milik orang lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
