REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tasik siap mengawasi adanya praktik politik uang pada Pilkada 15 Februari mendatang. Semua wilayah di Kota santri dinilai rawan akan politik uang.

Ketua Panwaslu Kota Tasik Ede Supriadi mengakui hal tersebut. Tetapi dengan kerja sama Panwas, Polres dan tim kampanye diharapkan dapat mengurangi potensi politik uang. Langkah yang dilakukan misalnya dengan mengadakan sayembara bagi siapa pun yang menemukan adanya pelaku politik uang. 

"Titik sudah dipetakan hampir di semua kecamatan ada, tapi kerjasama dengan pihak keamanan dan tim kampanye untuk pencegahan aktor-aktor di belakang yang punya uangnya mengurungkan niat memberi uang, ini sudah diantisipasi," katanya pada wartawan di lapangan Dadaha usai Apel kesiapan keamanan Pilkada, Senin (13/2).

Lebih lanjut, ia menyoroti adanya jebakan politik uang terhadap salah satu paslon. Bentuknya berupa pemberian uang pada masyarakat yang mengatasnamakan salah satu paslon. Tujuannya supaya paslon itu terkendala masalah hukum. Sehingga ia pun tak bisa memastikan bahwa Pilkada di Kota Tasik akan bebas dari politik uang.

"Kami tidak bisa pastikan bebas politik uang tapi akan berusaha diminimalisasi," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Arif Fajaruddin mengimbau masyarakat untuk senantiasi memilih pemimpin berdasarkan pilihan hati. Sebab menurutnya, Pilkada menjadi ajang masyarakat memperoleh pemimpin amanah. Ia pun mengingatkan bahwa sanksi pidana sudah bisa dikenakan pada pelaku politik uang.

"Hindarilah money politic, pilih jangan berdasarkan transaksional tapi yang penting bawa amanah. Kalau nekat melakukan politik uang, sanksinya ada mekanisme sudah bisa masuk pidana," ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika