REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Sekelompok aktivis Muslimah membentuk Gerakan Muslimah Memilih Pemimpin (GMMP). Gerakan ini diusung untuk mengawal jalannya pesta demokrasi pada 15 Februari mendatang.

Menurut salah seorang inisiatornya, Neno Warisman, GMMP lahir dari kegelisahan umat Islam, khususnya kalangan perempuan terhadap dinamika politik belakangan ini. Khususnya, kata dia, yang terjadi di sekitar Pilkada DKI Jakarta.

Neno menduga, ada grand design untuk mewujudkan peminggiran umat Islam dari pentas perpolitikan nasional. Hal ini, lanjut dia, bermula sejak amandemen UUD 1945 yang membolehkan jabatan presiden RI untuk diisi orang bukan 'asli' Indonesia.

Menurut Neno, Pilkada 2017 kini dapat menjadi tolak ukur arah kepemimpinan nasional pada 2019 mendatang. Khususnya dengan Ibukota, ia berharap publik muslim cerdas memilih kandidat. Neno lantas mengajak seluruh muslimah Indonesia untuk sama-sama mengawal Pilkada 2017.

“Kita 70 juta muslimah Indonesia harus tentukan arah peradaban, bukan hanya Pilkada, tapi 2019 mendatang,” kata Neno Warisman dalam acara konsolidasi GMMP di Depok, Jawa Barat, Ahad (12/2).

Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris, menyebut para relawan GMMP sebagai mujahidah. Sebab, lanjut ia, mereka berjuang untuk mewujudkan pilkada yang berkeadilan dan tidak merugikan umat Islam.

“Kita ikhlas meluangkan waktu pada Pilkada (15 Februari 2017) nanti, mengawasi TPS-TPS. Yang krusial itu pada jam 12.00-13.00,” ujar Fahira Idris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika