REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah mengimbau semua umat Islam di Indonesia agar tidak melakukan aksi massa menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017.
"Tentang aksi damai itu kami sebenarnya berharap cukuplah ya berbagai macam aksi itu, kalau boleh mengimbau, agar tidak membuka ruang baru untuk kita saling berselisih tentang berbagai hal," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/2).
Imbauan Muhammadiyah tersebut disampaikan Haedar untuk menanggapi rencana penyelenggaraan aksi damai pada 11 dan 12 Februari 2017. "Pokoknya berbagai macam aksi, lebih-lebih jelang Pilkada ini, baik tanggal 13, 14, atau tanggal 10 setengah itu sebaiknya tidak agar kita ada jeda untuk berefleksi," kata dia.
Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah itu pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki sifat sosial dan kultural yang moderat dan toleran yang dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan.
Namun, lanjut Haedar jika basis sosio-kultural sebaik apapun akan menjadi negatif jika titik-titik picu konflik, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan (sara), dipanas-panasi menjelang Pilkada.
"Memang secara demokratis, negara kita memberi keleluasaan untuk artikulasi aspirasi, itu memang tidak dilarang, tetapi dalam situasi sekarang, lebih-lebih untuk Pilkada 15 Februari besok maka kita imbau semua pihak untuk menahan diri dan semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa," kata dia.
Oleh karena itu, Muhammadiyah juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap dinamika politik yang semakin panas jelang Pilkada dan semua pihak harus bisa mengendalikan diri untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif.
"Kita imbau semua, baik itu partai politik, tokoh dan berbagai pihak untuk bisa merawat kata agar tidak melontarkan perkataan yang membikin saling respon, lalu saling bersengketa, karena saat ini suasananya kan semakin dekat Pilkada," kata dia.
Haedar Nashir hadir di Kantor Wapres bersama enam anggota PP Muhammadiyah, antara lain Profesor Yunahar Ilyas dan Profesor Muhadjir Effendy, untuk memberikan undangan menghadiri penutupan dan memberikan ceramah umum dalam sidang tanwir atau rapat koordinasi nasional Muhammadiyah di Ambon, Maluku, 26 Februari 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika