REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe meminta TNI-Polri harus netral dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan 15 Pebruari di 11 kabupaten dan kota. Kenetralan itu perlu mengingat dalam pilkada 2015 lalu akibat dugaan terjadinya ketidaknetralan menyebabkan ada daerah yang harus melakukan pemilihan ulang (psu).
"Saya minta Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua menjaga kenetralan dalam pilkada sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa," kata Gubernur Enembe dalam sambutannya saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo di Jayapura, Senin (6/2).
Dikatakan, dalam pilkada serentak 2015 terjadi ketidaknetralan yang menyebabkan ada daerah melakukan pemilihan ulang. Sedangkan untuk kesiapan pilkada 2017, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, secara keseluruhan sudah siap melaksanakannya.
Secara keseluruhan 11 kabupaten dan kota di Papua sudah siap melaksanakan pilkada 15 Pebruari, kata Gubernur Enembe. Gubernur Lukas Enembe dalam pertemuan yang dihadiri Ketua DPRP Papua Yunus Wonda, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua KPU Adam Arisoy dan bupati dan walikota dari 11 kabupaten dan kota itu juga meminta agar tni dan polri tidak membalas bila terjadi penembakan terutama didaerah yang dianggap rawan.
"Biarkan pemilu berlangsung tanpa ada tembak menembak," kata Gubernur Enembe seraya menambahkan ada tiga daerah yang dianggap rawan penembakan yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya dan Nduga.
Ketiga daerah itu dianggap rawan dibanding daerah lainnya karena senjata api ada di tiga wilayah tersebut, kata Gubernur Papua Lukas Enembe.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo dalam sambutannya mengatakan, kunjungan kerja 10 anggota komisi II yang dipimpinnya itu untuk melihat dan mendengar kesiapan pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten dan kota. Tercatat 101 daerah diseluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada, kata Fandi Utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika