REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jembatan timbang bukan lahan untuk mencari tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah tetapi mengontrol beban angkutan barang.
"Jembatan timbang bukan untuk cari duit, tetapi mengontrol jumlah tonase angkutan barang. Tolong diingatkan. Kita konsisten dengan fungsinya," kata Menhub usai meresmikan terminal bus tipe A di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (3/2).
Ia sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan meminta agar jembatan timbang tidak menjadi andalan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, kelebihan beban kendaraan mempercepat kerusakan jalan yang berujung membengkaknya biaya pemeliharaan jalan. Dia menyebutkan biaya pemeliharaan jalan nasional oleh pemerintah pusat mencapai triliunan rupiah per tahun bahkan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun per tahun.
Dia berharap dengan pembatasan muatan barang akan menurunkan biaya pemeliharaan jalan setidaknya 50 persen dari sebelumnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulllah Yusuf mendukung pemerintah pusat mengambil alih pengelolalan jembatan timbang. Saifullah mengakui pendapatan dari jembatan timbang cukuo besar namun biaya perawatan jalan juga besar sehingga jika dihitung sebenarnya tidak ada untungnya.
"Kita dapat Rp 48 miliar dari jembatan timbang tapi biaya pemerliharaan jalan lebih dari itu. Bisa Rp 50 miliar. Dari situ saja kan tidak cocok," katanya.
Selain meresmikan terminal, Menhub juga mengukuhkan 2.665 orang petugas terminal tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia sebagai karyawan Kemenhub.
Untuk mendukung proses pengalihan pegawai dan operasional terminal tipe A dan UPPKB seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran pada 2017 sebesar Rp1,0 triliun yang terdiri dari Rp 723 miliar untuk belanja pegawai, Rp 73 miliar operasional UPPKB seluruh Indonesia dan Rp 212 miliar untuk operasional terminal tipe A seluruh Indonesia.
Pada peresmian itu dilakukan telewicara antara Menteri Perhubungan dengan beberapa Koordinator Terminal Tipe A dan UPPKB di seluruh Indonesia. Kementerian Perhubungan mulai 2017 mengambil alih seluruh pengelolaan terminal bus tipe A dan seluruh jembatan timbang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika