REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, sertifikasi khatib tidak mudah dilakukan karena jumlah masjid di Indonesia sangat banyak yakni sekitar 1 juta masjid, dan terdapat 2 juta mubaligh yang berbeda-beda.

Selain itu, pembangunan masjid di Indonesia tidak diatur oleh pemerintah melainkan dibangun sendiri oleh masyarakat. "Jadi tidak mudah mensertifikasi jumlah itu, tapi perlu mengetahui keahlian masing-masing sehingga masyarakat bisa memilihnya," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (3/1).

Menurut Jusuf Kalla, keras atau tidaknya seorang mubaligh dalam menyampaikan khutbah sebetulnya hanya penilaian masyarakat saja. Lebih lanjut, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa di dunia ini hanya tiga negara yang pembangunan masjidnya dibangun sendiri oleh masyarakat yaitu Indonesia, Pakistan, dan India.

Sedangkan di negara lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait, Mesir, dan Turki pembangunan masjid diatur oleh pemerintah. Di Malaysia, khotbah jumat tersentralisasi sehingga seluruh masjid memiliki isi khotbah yang sama. Sebab, imam-imam masjidnya merupakan pegawai pemerintah.

"Indonesia itu adalah dakwah komunitas masyarakat, sehingga tidak mudah untuk mengatur itu," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) menambahkan, DMI ingin mendorong adanya klasifikasi mubaligh sesuai dengan keahlian di bidangnya. Misalnya, ahli tafsir dan ahli fikih agar memudahkan masyarakat. Sebetulnya dalam aplikasi Masjidku sudah bisa dilakukan klasifikasi tersebut sehingga masyarakat mudah memilih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika