REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Proyek pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) di exit kilometer 149 tol Padalarang - Cileunyi masih belum rampung. Sedianya jalan tol tersebut akan menghubungkan dengan Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih harus membebaskan lahan untuk menyelesaikan proyek BIUTR. Total dana yang harus disiapkan untuk pembebasan lahan sekitar Rp 900 miliar.
"BIUTR itu sepanjang dari Pasteur, sekarang yang jadi mandek itu yang km 149. Yang belum sampai Soekarno Hatta kalau hitungan tanah itu butuh 30 hektar kali Rp 3 juta per meter jadi munculnya Rp 900 miliar," kata Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat M. Guntoro, Kamis (2/2).
Guntoro mengatakan kelanjutan proyek tersebut masib difokuskan untuk pembebasan lahan. Apalagi banyak lahan yang berupa pemukiman warga sehingga prosesnya bisa lebih lama. Meski demikian, Guntoro menuturkan bahwa pemprov keberatan jika harus menanggung biaya pembebasan lahannya secara keseluruhan. Apalagi Pemprov telah mengeluarkan dana untuk proyek yang sebelumnya ditargetkan rampung untuk penyelenggaraan PON.
"(Pemprov) Angkat tangan juga. Besar juga. Kemarin saja provinsi sudah Rp 350 miliar. Kita lagi nyari rumus, 80:20 terserah lah. Kalau provinsi pun bayar tapi masuk dalam penyertaan modal," ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan sebagian proyem interchange KM 149 sudah diselesaikan. Namun masih harus dilanjutkan agar bisa terhubung dengan jalan Soekarno Hatta di Kota Bandung.
"Yang sekarang sudah siap dipakai tapi belum dibuka karena perlu sambungannya. Sekarang akan dilanjutkan dulu sampai Soekarno Hatta. Diperlukan pembiayaan pembebasan lahan sekitar Rp 900 miliar," kata Heryawan.
Gubernur mengakui keberatannya jika Pemprov Jabar harus menanggung keseluruhan biaya pembebasan lahan. Mengingat banyak program prioritas lainnya yang juga menjadi fokus pemerintah, seperti pendidikan dan kesehatan.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Aher ini mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk mencari solusi terbaik kedua belah pihak.
"Kita sedang lakukan pembicaraan saat ini dengan Kemenpupera Dirjen Bina marga sehingga diharapkan bisa sharing dananya. Kalau sharing enak. 50 pusat, 30 provinsi, 20 Kota Bandung," tutur Aher.
Ikuti Whatsapp Channel Republika