REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menguatkan konsep smart city dengan meluncurkan aplikasi “e-Musrenbang” (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) . Aplikasi ini bertujuan semakin memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Aplikasi e-Musrenbang diluncurkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat kegiatan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kamis (3/2). Acara yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto itu diikuti 3.647 orang dari unsur RW, kelurahan, kecamatan, lembaga pemberdayaan masyarakat, serta karang taruna.
Yossi menjelaskan, e-Musrenbang merupakan aplikasi hibah dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Jawa Barat. Aplikasi tersebut, kata dia, memudahkan para ketua RW memasukkan data aspirasi dari masyarakat. Dengan begitu, ia mengatakan, para ketua RW akan terlibat aktif dalam menyampaikan usulan kebutuhan kegitan yang bakal dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Para ketua RW ini akan mendapat pendampingan dari relawan serta aparat pemkot sampai pengajuan usulan tuntas. “Kita semua tentu berharap bahwa aplikasi ini akan dapat menjadi media komunikasi dan diskusi interaktif dalam mengajukan usulan,” ujar dia, dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id.
Dengan e-Musrenbang, Yossi mengatakan, masyarakat melalui operator RW diberikan akses untuk memasukkan usulan ke dalam aplikasi. Nantinya ada aparat kelurahan yang bertugas melakukan verifikasi dan pihak kecamatan melakukan validasi secara berjenjang. Sehingga, kata dia, usulan kegiatan masyarakat akan sesuai dengan perangkat daerah yang menangani.
Selain itu, menurut Yossi, masyarakat dapat melakukan penelusuran (tracking) terhadap usulan kegiatan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran (e-budgeting). Aplikasi e-Musrenbang ini juga secara otomatis akan terhubung ke “Bandung Command Center”, sehingga pimpinan daerah dapat memantau langsung progres perkembangan musrenbang.
Kegiatan musrenbang, menurut Yossi, merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan. Melalui media musrenbang inilah, kata dia, berbagai pihak, kepentingan, serta bermacam usulan dipertemukan dan didiskusikan bersama. Ia mengatakan, usulan yang masuk itu kemudian dikaji urgensinya dan disepakati sebagai alternatif solusi mengatasi permasalah kota. Dengan begitu, ia mengakui, sangat mungkin sejumlah usulan yang masuk tidak dapat diakomodasi lantaran belum masuk prioritas.
Ridwan Kamil mengatakan, persoalan terkait aspirasi masyarakat ini terletak pada terputusnya komunikasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Masyarakat bisa jadi tidak mengetahui apakah usulannya itu diterima atau ditolak. Namun, dengan adanya e-Musrenbang, kata dia, masyarakat bisa mengetahui kejelasan status usulannya. “Yang penting buat warga bukan soal disetujui tidaknya, tapi diberi kepastian. Kalau tidak disetujui kenapa, kalau disetujui kenapa, sehingga mereka bisa memahami. Komunikasi yang selama ini hilang,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika