REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung H Dadang Naser kian serius menerapkan punishment and reward bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung. Setiap tahun, ASN akan dinilai kinerjanya dalam melakukan efisiensi, efektivitas dan produktivitas di lingkungan kerjanya. 

Peringatan itu disampaikan Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir H Sofian Nataprawira MP dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kegiatan Bidang Kepegawaian di Bale Kandaga, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kamis (2/2).

Acara sosialisasi merupakan kegiatan leading sector Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Hj Imas Sukmariah S.Sos M.Ap selaku narasumber, Kepala BKPPD Kabupaten Bandung Dr H Erick Juriara Ekananta, Kepala Bidang Pengembangan Karir Aparatur BKPPD Kabupaten Bandung H Teguh Purwayadi S.Stp M.Si, serta 64 perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

“Perubahan mendasar harus menitikberatkan pada aspek efisiensi, efektivitas dan produktivitas sumber daya aparatur sipil negara,’’ ujar Sofian. Sebagai salah satu komponen terpenting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan, tegas dia, yakni profesionalisme ASN.

Menurut Sofian, selama ini marak kasus korupsi dan pungli yang berpotensi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh ASN di Kabupaten Bandung untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dan integritasnya saat melaksanakan tugas.

“ASN harus mampu menjadi pusat inovasi dan lahirnya loncatan-loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambah Sofian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika