Kamis 02 Feb 2017 07:38 WIB

Maukah Ahok Bertanggung Jawab Jika Warga NU Bereaksi?

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Andi Nur Aminah
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (24/1).
Foto: Antara
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (24/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Ahmad Muqoam minta pemerintah turun tangan terhadap perlakuan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pengacaranya yang bersikap kasar kepada Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama.

"Kalau pemerintah tidak mengambil sikap dari peran antagonistisnya Ahok, ya berkepanjangan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi karena ini orang NU," kata ketua Komite I DPD RI itu dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (1/2).

Muqoam beralasan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi terhadap calon gubernur DKI Jakarta itu. Ia memerinci, NU mempunyai pengikut sekira 92 juta orang. Sehingga, menurut dia, wajar apabila kalangan NU, Ansor, Banser, Fatayat NU merasa tak terima atas penghinaan yang dialamatkan kepada Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Ketua PB IKA PMII Zaini Rachman mempertanyakan sikap pemerintah yang terus membela Ahok. "Kenapa negeri sebesar ini, pemerintah sibuk membela Ahok. Ahok itu antagonis di negeri ini. Sekarang apa Ahok mau bertanggung jawab kalau terjadi reaksi dari masyarakat NU?" ujar dia.

Ia mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak kredibel. "Pemerintah ini parah di bidang politik dan hukum. Semua langkah politik Jokowi parah," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement