Rabu 01 Feb 2017 20:42 WIB

Garda Bangsa Kecam Pernyataan Ahok pada KH Ma'ruf Amin

Rep: Muhyiddin/ Red: Ilham
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam keras pernyataan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin dalam persidangan kasus penistaan agama, Selasa (31/1), kemarin. Penyataan Ahok dinilai merendahkan harkat dan martabat Kiai Ma'ruf selaku Rais Aam PBNU.

"DKN Garda Bangsa memandang bahwa Saudara Ahok telah merusak harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi sebagaimana diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dan seluruh elemen bangsa Indonesia selama ini, dengan sikap yang sama sekali tidak mencerminkan adat istiadat ketimuran dan keindonesiaan," ujar Cucun kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/2).

Anggota Komisi IV DPR tersebut menuturkan, sikap arogan yang ditunjukkan Ahok sangat melukai dan merusak tatanan norma etika dan ruang batin bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang santun dan beradab. "DKN Garda Bangsa mendukung sepenuhnya sikap PBNU yang telah menyampaikan protes keras kepada saudara Ahok atas sikapnya terhadap KH Ma'ruf Amin sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama," ucap dia.

Ia menambahkan, DKN Garda Bangsa juga memandang bahwa selama ini Nahdlatul Ulama selalu menjadi garda depan dalam membela hak-hak minoritas. Bahkan, hal ini telah diakui sendiri oleh Ahok yang menyatakan bahwa sebagai kaum minoritas selama ini sering dibela oleh Nahdlatul Ulama.

"Akan tetapi sikap Ahok terhadap Rais Aam PBNU, pemimpin tertinggi warga nahdliyyin, KH Ma'ruf Amin justru menunjukkan sikap seperti pepatah air susu dibalas air tuba," kata Cucun.

DKN Garda Bangsa memerintahkan kepada seluruh jajaran pengurus DKW dan DKC Garda Bangsa serta pasukan Komando Garda Bangsa (KGB) se-Indonesia untuk siap mengawal dan mendampinggi Kiai Ma'ruf dan kebijakan PBNU. "Serta mengamankan dan mensosialisasikannya kepada segenap warga nahdliyyin dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memperoleh pemahaman yang baik dan menentukan sikap secara benar," jelas Cucun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement