Rabu 01 Feb 2017 08:17 WIB

PBNU Dorong Pemerintah Atasi Kesenjangan Sosial

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Angga Indrawan
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan pidatonya pada peringatan Hari Kelahiran ke-91 Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa(31/1).
Foto: Rakhmawaty La'lang/Republika
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan pidatonya pada peringatan Hari Kelahiran ke-91 Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa(31/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar ahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, menegaskan akan terus mendorong pemerintah selesaikan persoalan kesenjangan sosial. Ia mengaku bercita-cita, sistem politik yang ada dapat dirasakan dan sejahterakan rakyat kecil.

"Bercita-cita, sistem politik demokrasi prosedural bisa dirasakan rakyat, sejahterakan rakyat kecil, hilangkan kesenjangan si kaya dan si miskin," kata Said di Peringatan Harlah NU, Selasa (31/1).

Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh cuma melakukan pembangunan terus-menerus, tanpa melakukan pemerataan sosial, terutama kepada masyarakat kecil. Menurutnya, Allah SWT sudah menegaskan kalau harta itu tidak boleh jadi monopoli segelintir orang saja.

Tapi, ia menekankan, sikap itu tidak berarti NU antikonglomerat, justru bersyukur Indonesia memiliki banyak konglomerat. Bahkan, lewat hadis, Rasulullah SAW tidak mengakui umatnya jika konglomerat tidak sayang pengusaha kecil, dan sebaliknya tidak menghormati.

"Makanya, ke depan pemerintah harus hadir dan bekerja keras," ujar Said.

Kebijakan pemerintah, lanjut Said, harus senantiasa didasarkan kemaslahatan bersama dan bukan segelintir orang. Menurut Said, pemerataan yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement