REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Sebanyak tujuh desa di Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terendam banjir akibat luapan Sungai Jangkelok, Desa Cibingbin. Tujuh desa tersebut adalah Sindang Jawa, Cipondok, Sukaharja, Cibingbin, Citenjo, Ciangir dan Dukuhbadag.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin banjir ini disebabkan luapan air Sungai Jangkelok. Air sungai mulai meluap ke pemukiman warga sejak pukul 16.30 WIB.
Banjir arus sungai berbaur lumpur dan sampah juga sempat menggenangi sejumlah kantor desa, sekolah, masjid, mushala, serta fasilitas umum dan sosial lainnya. Bahkan kantor kecamatan dan markas Koramil Cibingbin di Desa Sukaharja pun, turut terkena banjir tersebut, dengan kedalaman bervariasi, mulai semata kaki hingga lebih dari satu meter.
Dalam keterangan rilisnya, Ahad (29/1), Relawan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bersama Banser dan warga di Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan sepanjang hari membersihkan rumah dan sekitarnya dari endapan lumpur berbaur sampah sisa banjir.
Selain menurunkan Tim untuk melakukan kegiatan tanggap darurat, LPBI NU juga memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir berupa paket Cleaning Kits dan Family Kits untuk kurang lebih 500 warga. Pemberian bantuan tersebut berdasarkan assessment yang dilakukan oleh Tim Tanggap Darurat PP LPBI NU selama di lokasi bencana.
Menurut Tim Tanggap Darurat PP LPBI NU, Asbit Panatagara, berdasarkan informasi dari masyarakat, kejadian banjir bandang di daerah Cibingbin Kuningan disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan salah satu saluran air berupa transporter mengalami kerusakan. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat tetap waspada. Walaupun berdasarkan perkiraan cuaca, intensitas hujan hari ini ringan.
Ketua PP. LPBI NU, Muhamad Ali Yusuf, mengajak semua pihak terutama Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha di Kuningan khususnya di daerah terdampak banjir untuk melakukan kajian risiko bencana agar didapatkan gambaran menyeluruh dan terukur tentang ancaman, dampak, risiko dan juga kapasitas yang dimiliki oleh para pihak di daerah tersebut.
Hasil kajian risiko bencana tersebut nantinya harus menjadi acuan semua pihak dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
