Selasa 24 Jan 2017 16:30 WIB

Trump Jadi Presiden AS, Ini 3 Hal yang Harus Diantisipasi Indonesia

Rep: Crystal Liestia Purnama/ Red: Nur Aini
Bendera Indonesia dan Amerika Seikat
Foto: Ilustrasi
Bendera Indonesia dan Amerika Seikat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana memperingatkan tiga hal penting yang harus diantisipasi pemerintah Indonesia dalam bidang keamanan internasional setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Hikmah menyebutkan tiga hal penting tersebut salah satunya pengurangan kekuatan militer AS di kawasan Asia termasuk Laut Cina Selatan. Kedua adalah kemungkinan Trump membuat koalisi baru dengan Rusia. Terakhir, hubungan AS dengan dunia Islam. Hal itu terutama bila AS tidak mempermasalahkan, bahkan mendukung kepindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dari pemerintahan Israel.

Terkait dengan pengurangan pasukan, Hikmah beranggapan maka berarti di kawasan Asia, Cina akan sangat dominan. "Menjadi pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia baik melalui ASEAN maupun kerja sama dengan negara-negara regional termasuk Jepang dan Oz (Australia)," tutur Hikmah kepada Republika.co.id, Selasa (24/1).

Koalisi antara AS dengan Rusia, kata dia, akan memberi tatanan baru hubungan antarnegara di dunia. Menurutnya pemerintah harus menyiapkan berbagai skenario bagaimana beradaptasi dan sampai berapa lama akan ada ancaman tambahan sebelum situasi sampai pada suatu keseimbangan.

Sementara hubungan dengan dunia Islam yang dikhawatirkan adalah semakin besarnya aksi-aksi teror terhadap berbagai hal yang berbau AS. "Pemerintah harus waspadai ini. Bagaimana harus meredam agar tidak menjadi masalah di Indonesia," katanya.

Selain itu, pekerjaan rumah pemerintah menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia itu adalah bagaimana bersikap terhadap pemerintahan Trump. Hal ini agar tidak ada persepsi oleh publik seolah tidak berbuat atau membenarkan tindakan AS. "Bila ini terjadi maka publik akan menggeser kemarahannya dari pemerintah AS ke pemerintahnya sendiri," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement