REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebinekaan tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Karena itu, diperlukan pengelolaan, semangat kerukunan, dan pembauran untuk menjaganya.
"Kami sampaikan kebinnekaan adalah kenyataan hidup bagi bangsa kita sehingga tidak kekuatan apapun bisa menghilangkan ciri keindonesiaan kita yang pluralistis," kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (23/1).
Jimly bersama sejumlah fungsionaris ICMI antara lain Wakil Ketua Umum ICMI yang juga politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Ilham Akbar Habibie, Sugiharto yang juga mantan menteri BUMN serta Sekretaris Jenderal ICMI yang juga politikus Partai Demokrat Jafar Hafsah menemui Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka.
"Pada saat yang sama, sulit bagi kita berharap tidak ada masalah dalam pengelolaan kebinekaan itu. Tapi yang penting, suasana sekarang ini kita kelola dengan tepat, apalagi suasananya ini menjelang pilkada. Mudah-mudahan sesudah pilkada selesai, gejolak antipluralitas, tidak berlanjut. Jangan sampai masing-masing kelompok ditekan, sehingga menyulitkan upaya membangun kerukunan. Pembauran dan kerukunan menjadi kunci," kata Jimly.
Jimly mengungkapkan, Presiden memahami ada masalah kesenjangan sosial yang menjadi salah satu faktor pemicu gerakan antipluralitas. Presiden, kata dia, sangat merespons isu kesenjangan sosial.
"Ini menjadi warna yang menyentakkan, dan baik peristiwa 212 maupun sebelumnya juga mengingatkan semua pihak bahwa ada masalah kesenjangan sosial," katanya. ICMI, kata dia, menyambut agenda dan kesungguhan pemerintah termasuk program-program pengentasan dari kesenjangan sosial yang sudah maupun yang akan dikerjakan pada masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
