REPUBLIKA.CO.ID, KOTABARU -- Masyarakat di tujuh desa di dua kecamatan, di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta PT Perusahaan Listrik Negara dan pemerintah segera membangun instalasi listrik di daerahnya. "Sudah puluhan tahun tiang listrik berdiri di desa kami, namun aliran listriknya tidak kunjung sampai ke rumah warga," kata Kepala Desa Gunung Calang Agus Salim, di Kotabaru, Senin (23/1).
Dia mengatakan, masyarakat dua desa di wilayahnya selama ini menggunakan listrik yang dikelola masyarakat dengan biaya Rp 250 ribu per bulan. Listrik tersebut hanya beroperasi selama 12 jam, mulai pukul 18.00 WITA hingga 06.00 WITA. Sedangkan masyarakat lain di luar dua desa tersebut, terpaksa mengandalkan penerangan dengan menggunakan mesin genset. Bagi yang kurang mampu, terpaksa menggunakan lampu 'teplok' dengan menggunakan minyak tanah.
Masyarakat tujuh desa yang menuntut pengadaan aliran listrik adalah, dari Desa Basuang dan Suka Maju, Kecamatan Sampahanan. Desa Gunung Calang, Mulyodadi, Talusi, Sukadana, dan Desa Sekandis, dari Kecamatan Pamukan Selatan.
Keinginan mereka disampaikan melalui pernyataan bersama, di antaranya isinya memohon pemerintah atau PT PLN agar menyiapkan listrik untuk 1.263 kepala keluarga di tujuh desa.
Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin mengatakan kondisi geografis yang sulit serta jumlah penduduk yang minim menjadi kendala untuk membangun infrastruktur listrik di daerah-daerah terisolir. Pembangunan listrik di daerah dengan kondisi demikian dianggap kurang efisien.
"Namun demikian, pemerintah daerah akan bersinergi agar pembangunan infrastruktur listrik merata hingga ke pelosok. Nanti kita bicarakan bagaimana skemanya, apakah boleh sharing misalnya kita yang bangun jaringan. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, apapun akan kita laksanakan," tegasnya.
Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena sebenarnya banyak program kelistrikan untuk daerah terisolir tersedia di sejumlah kementerian yang dapat dimanfaatkan.
Manajer PT PLN Cabang Kotabaru Joko Hadi Widayat mengemukakan program listrik pedesaan terus dibangun. Akan tetapi, ini harus sinergis dengan pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah. "Belum semua masyarakat merasa 'merdeka' karena listrik belum hadir di tengah mereka. Untuk menaikkan rasio elektrifikasi ini, perlu dukungan semua pihak," kata Joko.
Selain ketiadaan akses jalan, pembangunan infrastruktur listrik di daerah terpencil juga kerap terkendala jumlah penduduk yang relatif sedikit sehingga dinilai tidak efisien. Dia mengatakan, PLN berharap ada porsi partisipasi dari pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika