Jumat 20 Jan 2017 14:41 WIB

JK Pandang Kampanye Trump Sulit Diterapkan di AS

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Indira Rezkisari
 Wakil Presiden Jusuf Kalla berikan sambutan membuka perdagangan saham hari pertama 2017 di BEI, Jakarta, Selasa (3/1).
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Wakil Presiden Jusuf Kalla berikan sambutan membuka perdagangan saham hari pertama 2017 di BEI, Jakarta, Selasa (3/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tidak akan terkena dampak secara langsung apabila Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump menjalankan kebijakan ekonominya sesuai janji-janji pada saat kampanye. Menurutnya, kampanye Trump tidak akan mudah diterapkan di AS seratus persen karena AS menganut ekonomi liberal.

"Misalnya dia akan menerapkan bea masuk barang-barang Cina sebanyak 45 persen, itu sulit sekali karena yang pertama kali protes adalah orang Amerikanya sendiri," ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (20/1).

Apabila bea masuk tersebut diterapkan maka harga-harga barang di AS akan naik dan daya beli masyarakat AS bisa menurun. Apalagi, lanjut Jusuf Kalla, hampir 90 persen barang-barang yang dijual di supermarket di AS misalnya Wall Mart 90 persen merupakan buatan Cina. Mulai dari baju, sepatu, piring, bahkan Iphone dan Ipod juga dibuat di Cina.

"Kalau itu mau dipajaki 45 persen pasti langsung lebih mahal dari negara lain, tidak mudah menerapkan itu," kata Jusuf Kalla.

Selain itu, kalau memang AS akan membangun tembok di Meksiko maka tidak akan ada masyarakat yang bekerja di California atau Texas. Menurut Jusuf Kalla, apabila Trump menerapkan kampanye-nya maka yang terkena efek langsung adalah Cina. Apabila Cina terkena dampak, maka ekspor bahan baku ke Cina juga ikut turun. Hal ini menyebabkan komoditi menurun dan perdagangan dunia akan rusak.

"Maka Trump sebagai pengusaha tidak akan menerapkan sifat-sifat proteksi yang terlalu keras, kalau industri seperti mobil mungkin iya, namun kalau yang lain itu sepertinya tidak," kata Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, Indonesia tidak akan terpengaruh dengan rencana Trump untuk menghentikan skema perjanjian perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP). Sebab, Indonesia masih belum masuk sebagai anggota TPP.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement