REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA –- Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing memperebutkan suara dalam pilada serentak Februari 2017 mendatang, sepakat tidak akan melakukan politik uang. Hal itu terungkap saat saat rombongan terdiri Penjabat Bupati Priyo Anggoro, anggota Forkompinda, Ketua KPUD dan Ketua Panwas mengunjungi para calon di kediaman masing-masing.
Pj Bupati Priyo Anggoro menyatakan, kunjungan rombongan ke kediaman masing-masing paslon, antara lain untuk bersilaturrahmi sekaligus untuk meminta tiga pasangan calon untuk ikut menjaga iklim kondusif dalam pelaksanaan pilkada di Banjarnegara.
''Sedangkan mengenai hal-hal yang menyangkut teknis penyelanggaraan pemilu, bukan ranah saya untuk berkimentar. Yang penting, kami bersyukur ketiga pasangan calon berkomitmen untuk menjaga kondisi kondusif selama menjelang pelaksanaan pilkada,'' katanya.
Ketua Panwas Banjarnegara Nurma Ali Ridwan, dalam pertemuan dengan masing-masing pasangan calon, ketiga paslon tersebut sepakat agar pelaksanaan pilkada berlangsung sukses, lancar, dan bersih dari politik uang.
''Praktik politik uang saat ini sudah masuk dalam ranah pidana pemilu dan ada ancaman pidananya. Termasuk bisa menggugurkan pasangan calon dari pencalonan,'' katanya.
Karena itu, dalam kunjungan tersebut Nurma mengaku menanyakan komitmen untuk tidak melakukan politik uang pada ketiga pasangan calon. ''Jawabnya, alhamdullilah semua menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan hal itu,'' jelasnya.
Dalam kunjungan ke kediaman Hadi Supeno yang merupakan calon bupati dari paslon nomor 1, yang bersangkutan menyatakan selama ini selalu mengikuti aturan dari penyelenggara pemilu sesuai yang telah ditegaskan KPU. ''Kami tidak ada niatan untuk bagi-bagi uang,'' katanya.
Calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 2, Wahyu Kristiano Calon, juga menyatakan hal serupa. Dia mengaku ikut pilkada sebagai ibadah, sehingga tidak akan dia nodai dengan praktik politik uang. Sedangkan calon bupati nomor urut 3, Win Chin, menyatakan akan mengikuti peraturan dari KPU.
Nurma mengaku, menjadi penyelenggara Pemilu khususnya Panwas merupakan pekerjaan berat karena dibebani dengan semua aturan termasuk aturan mengenai politik uang. Meski aturan mengenai masalah itu sudah ada, namun kenyataan di lapangan masih sering terjadi.
''Tapi mudah-mudahan, dengan komitmen ketiga pasangan calon tersebut maka pelaksanaan pilkada di Banjarnegara bisa betul betul bersih sesuai dengan marwah yang harus dilaksanakan,'' katanya.
Sementara Ketua KPU Gugus Risdiyanto mengatakan, KPU dan jajarannya akan bertindak netral, independen, dan tidak memihak pasangan calon mana pun. ''Pelayanan pada semua pasangan calon tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangkan,'' katanya.
Dia juga meminta, agar pelaksanaan pilkada Banjarnegara jangan sampai diciderai dengan politik uang. ''Politik uang itu merupakan perbuatan yang aib. Kalau awalnya aib, maka hasilnya juga akan aib,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika