REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kasus penistaan agama kembali mendapat sorotan beberapa pihak. Fatwa tersebut dinilai menjadi sumber kegaduhan dan polemik.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta kepada semua pihak untuk berpikir objektif dan proporsional dalam melihat kegaduhan berbangsa yang terjadi belakangan ini. Apakah benar karena fatwa MUI atau karena hal lain?
''Soal fatwa MUI, semua pihak harus mendudukkan posisi fatwa secara benar. Adalah tugas ulama untuk membimbing dan mengawal umat untuk komitmen menjaga agamanya,'' ungkap Jazuli, dalam siaran persnya, Kamis (19/1).
Jazuli mengingatkan, komitmen terhadap agama ini sejak Indonesia merdeka sudah dikembangkan dan tidak pernah dibenturkan dengan eksistensi pemerintahan. Bahkan, kedudukan ulama dan fatwanya dalam sejarah bangsa Indonesia sangat disakralkan.
''Sejarah mencatat fatwa menjadi solusi bagi umat bahkan berkontribusi bagi bangsa saat revolusi fisik melawan penjajah seperti fatwa resolusi jihad Kyai Hasyim Asyari,'' tegas Jazuli.
Anggota Komisi I DPR itu juga menyoroti soal maraknya demonstrasi dan termasuk dampaknya. Menurutnya, tugas aparat adalah untuk menjaga ketenangan, keamanan dan ketertiban.
Petugas harus bertindak profesional, netral dan imparsial. Berdiri di tengah, tidak boleh terprovokasi untuk terlibat dalam konflik yang ada di masayarakat, serta tidak boleh berposisi kepada kelompok tertentu.
Ia mewanti-wanti keharusan aparat bersikap netral dalam menjaga supremasi hukum. Sebab, sekali aparat berpihak atau bias kepentingan maka hukum tidak akan bisa ditegakkan secara adil. "Terjadi ketidakpercayaan distrust. Dan jika dibiarkan akan menyebabkan disharmoni dan disorganisasi sosial,'' ujarnya.
Sebaliknya, ketika aparat netral dan profesional, hukum ditegakkan secara objektif, jujur dan hanya berpihak pada keadilan, maka pasti akan terwujud ketentraman di masyarakat. ''Jadi, bukan fatwa ulama yang digugat sebagai penyebab masalah,'' jelas Jazuli.
Baca juga, Ketua MUI Heran Berjuang Demi Islam Disebut tak NKRI.
Terakhir, Jazuli meminta agar semua pihak mewaspadai jangan sampai ada pihak ketiga yang sengaja membenturkan umat (sebagai pilar penjaga kebangsaan yang terbesar di Indonesia ini) dengan aparat. ''Tetap jaga persatuan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara,'' tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika