REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah narasumber, salah satunya dengan Hakim anggota Mahkamah Agung (MA), Surya Jaya. Dalam paparannya, Surya Jaya, mengkritisi ancaman pidana yang yang ada pada draf RUU Pemilu.
Dikhawatirkan ketika ancaman pidana terlalu ringan dapat memicu orang untuk melanggar. Maka dari itu dia mengusulkan agar 78 rumusan tindak pidana RUU Pemilu dapat dikaji ulang. Menanggapi itu, anggota Pansus RUU dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan usulan akan menjadi catatan Pansus RUU.
Dia menilai ketentuan pidana dalam RUU ini memang terkesan ringan, padahal implikasi dari pelanggaran pidana dalam kepemiluan cukup besar. Bagi dirinya ancaman pidana itu harus bisa memberikan efek jera.
“Hingga masyarakat jangan sekali-kali melakukan kecurangan atau tindakan yang bersifat melanggar hukum, karena akan memiliki konsekuensi hukum juga,” jelas Viva Yoga, di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Rabu (18/1).
Lanjut Viva Yoga, hal itu tidak hanya bagi pasangan calon tetapi juga penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran administratif maupun hukum. Ia berharap, RUU ini dpat menghadirkan penyelenggara pemilu yang kredibel, bertanggung jawab dan professional. Maka Pansus RUU pun bakal membahas lebih lanjut sanksi bagi penyelenggara pemilu.
Harapannya penyelenggara Pemilu harus netral dan tidak boleh terkontaminasi oleh partai politik manapun karena mereka adalah wasit penyelenggara yang harus bertindak netral. Kemudian apabila dilakukan dengan dasar ingin memanipulasi dan bentuk tindak kecurangan lainnya, maka akan ada konsekuensinya.
“Saya kira kalau untuk memperbaiki ancaman pidana yang terlalu ringan ini, kita semua sepakat. Ini akan menjadi catatan Pansus RUU,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
