Rabu 18 Jan 2017 19:38 WIB

Koordinasi TNI-Pemerintah Dinilai Belum Optimal

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Angga Indrawan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Tito Karnavian hadir sebelum Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Tito Karnavian hadir sebelum Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menilai belum terjadi koordinasi optimal antara TNI dan Pemerintah di sejumlah program. Untuk itu ia berpendapat soal keinginan Presiden Joko Widodo yang menekankan jajaran pimpinan TNI memiliki visi yang sama dengan Pemerintah.

"Belum terkoordinasi dengan optimal, makanya kita dukung penekanan presiden tersebut, agar Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI bisa lebih berkoordinasi dengan baik," kata Bobby saat dihubungi pada Rabu (18/1).

Hal yang paling nampak adalah soal pengadaan alutsista. Ia mencontohkan, belum optimalnya koordinasi antara TNI dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan yakni adanya perbedaan dalam program Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum Hal ini juga yang menurutnya, membuat bingung Komisi I DPR RI.

"Kita bingung, yang jadi pegangan yang mana," kata Bobby.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu pun menilai, hal itu juga membuat proses pembelian alutsista kemudian terkendala. Ia meminta kesamaan visi tersebut diimplementasikan dalam kebijakan pengadaan alutsista antara Kemhan dengan TNI.

"Itu yang kita bungung juga, kenapa berbeda, harusnya sejalan, karena mungkin dua-duanya backgroundnya militer, jadi mungkin mazhabnya berbeda, kan sebelumnya sipil, jadi sipil ikut-ikut saja," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement