REPUBLIKA.CO.ID, REJANG LEBONG -- Pengurus LSM Pengawasan Masyarakat (Pekat) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mempertanyakan pengadaan mebel dewan setempat yang nilainya mencapai Rp 972 juta. 

Sekretaris LSM Pekat, Ishak Burmansyah di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan pengadaan mebel berupa kursi dan meja anggota DPRD Rejang Lebong sebanyak 32 pasang senilai Rp 972 juta, menjadi sorotan mereka karena di luar kewajaran. "Pengadaan kursi dan meja dewan tersebut telah mencederai hati rakyat. Di saat rakyat mengalami permasalahan ekonomi dengan naiknya bahan kebutuhan pokok, listrik dan BBM, pihak dewan malah belanja barang yang berlebihan dan tidak mengacu pada harga satuan barang yang wajar," katanya.

Dengan anggaran yang dibiayai oleh APBD Perubahan 2016, itu, DPRD Rejang Lebong memperbarui meja dan kursi masing-masing 27 pasang untuk anggota dewan dan lima pasang lainnya untuk unsur pimpinan serta bupati/wakil bupati.

Selain harga yang dinilai terlalu besar untuk pengadaan meja dan kursi sebanyak 32 stel, pengadaannya juga terkesan tertutup dan diduga tidak melalui proses lelang yang transparan.  "Untuk itu kuasa pengguna anggaran atau KPA di DPRD Rejang Lebong segera menjelaskan ke publik pihak yang memenangkan tendernya, terus kapan dilelangkan, di mana belanjanya, merek dan spesifikasinya, maupun harga satuannya," kata Ishak.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Rejang Lebong, Hariyadi, mengatakan ia tidak mengetahui besaran anggaran untuk pengadaan 32 stel mebel di DPRD Rejang Lebong. Akan tetapi, ia berpendapat pengadaan kursi dan meja itu sudah dianggap layak karena barang-barang lama sudah banyak yang rusak.

Sementara itu, di tempat berbeda, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan kursi dan meja dewan di bagian umum DPRD Rejang Lebong, Matsri, mengatakan besaran anggaran untuk pembelian meubeler tersebut nilainya lebih dari Rp 900 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika