REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kepala Polda Kalimantan Brarat, Irjen Musyafak menyatakan, pihaknya tidak menginginkan Kalimantan Barat terjadi gaduh setelah kasus penolakan Wakil Sekjend MUI Tengku Zulkarnain oleh pemuda dayak. Semua pihak diimbau agar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini sudah terjalin.
"Saya tidak ingin ada kejadian gaduh di Kalbar, yang selama ini sudah kompak dan aman," kata Musyafak di Pontianak, Sabtu (14/1).
Ia menjelaskan, dirinya juga sudah memerintahkan kepada para kapolres untuk menjaga Kamtibas agar Kalbar selalu aman dan kompak selalu. "Untuk kasus itu, kami akan mempelajari, apalagi sampai saat ini pak Teuku Zulkarnain belum melapor atau belum merasa dirugikan. Kalau dirinya saja tidak merasa dirugikan, kenapa orang lain yang malah menuntut itu," katanya.
Kapolda Kalbar menyatakan, pihaknya akan selalu profesional dalam mengatasi permasalahan dan termasuk melakukan tindakan selalu berdasarkan hukum yang berlaku. "Atas laporan Kapolres Sintang, pihak Polres Sintang juga tidak mendapat surat pemberitahuan dari MUI akan kedatangan KH Teuku Zulkarnain sehingga merasakan kecolongan. Kalau diberitahun sebelumnya pasti akan dilakukan pengamanan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Dia menambahkan, pihak DAD (Dewan Adat Dayak) juga menyesalkan insiden tersebut dan meminta maaf atas kejadian tersebut, katanya. Di tempat terpisah sejumlah komponen di Kabupaten Sintang, Kalbar, telah mengadakan pertemuan terkait aksi penolakan sekelompok orang terhadap kehadiran Wakil Sekjen MUI Teuku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi.
Wakil Bupati Sintang Askiman menuturkan, kejadian di bandara tersebut merupakan gerakan spontanitas dan bukan terencana. "Ini terjadi akibat adanya kesalahpahaman informasi yang didapat oleh kelompok tertentu, sehingga menimbulkan pemikiran yang kurang mengenakan," katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (12/1), sekitar pukul 09.00 WIB, telah terjadwal pelantikan Ketua DAD Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaannya, semua panitia dan pengurus menunggu kedatangan Gubernur Kalbar Cornelis, sebagai Ketua Majelis Adat Dayak Nasional. Kemudian sejumlah panitia melakukan penjemputan ke Bandara Susilo Sintang.
"Ternyata sampai di bandara baru diketahui bahwa gubernur tidak jadi datang, karena ada kegiatan kedinasan lain," katanya.
Sesampai di bandara, lanjut Askiman, mereka mendapatkan informasi ada Sekjen FPI yang datang ke Kota Sintang. Sehingga mereka secara spontan mengumpulkan massa untuk melakukan penolakan. Mereka kira Zulkarnain adalah Sekjen FPI.
Karena itu, secara spontan mereka masuk dari terminal kedatangan bandara, langsung mendekati pintu pesawat, dan berorasi menolak kedatangan Zulkarnain. Ia akan mengikuti tablig akbar di Kota Sintang, Sekadau, Sanggau serta Melawi.
Penolakan tersebut membuat Zulkarnain tidak bisa turun dari pesawat dan kembali ke Pontianak, membatalkan kegiatannya. Karena itu, kata Askiman, setelah dilakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), para tokoh FKUB pun sepakat mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang lahir tanpa paksaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika