Jumat 13 Jan 2017 13:41 WIB

Pengamat: ISIS tak Boleh Ikut Program Bela Negara

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Teguh Firmansyah
Apel Gelar Nasional Bela Negara 2016: Peserta mengikuti Apel Gelar Nasional Bela Negara di Halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (23/8).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Apel Gelar Nasional Bela Negara 2016: Peserta mengikuti Apel Gelar Nasional Bela Negara di Halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebut ISIS bisa mengikuti latihan bela negara menjadi perbincangan publik. Selama  ini, ISIS dikenal sebagai organisasi teroris yang berulang kali menyerang Indonesia.

Peneliti terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menilai pernyataan Menhan kurang tepat. "Organisasi ISIS jelas antinegara. Mereka hanya berbaiat pada 1 pemimpin yakni Khilafah Al Baghdadi jadi jelas tidak mengakui NKRI dan Pancasila," ujar Ridlwan di Jakarta, Jumat (13/1).

Polisi berulangkali mengaitkan ISIS kasus teror Indonesia. Terakhir, polisi menyebut jaringan ISIS hendak mengebom Paspampres.

Menurut Ridlwan, ISIS organisasi tertutup dan terlarang. "Jadi sangat tidak mungkin seseorang mengaku ISIS lalu mendaftar sukarela latihan bela negara. Itu sangat tidak masuk akal, " kata alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Ridlwan menduga Menhan salah dikutip media. "Barangkali maksud beliau adalah melakukan latihan bela negara seluas-luasnya agar anak muda kita tidak terjebak rayuan ISIS," katanya.

Saat ini, lanjut Ridlwan, ISIS masih menjadi ancaman utama terorisme di Indonesia. "PPATK dan Polri bahkan menemukan model pendanaan siber yang dilakukan oleh kelompok ISIS," ujarnya.

Ridlwan menilai pembentukan Badan Siber Nasional yang merupakan pengembangan dari Lemsaneg akan mempersempit gerak ISIS di dunia maya. Menurut dia, Badan Siber Nasional bisa menekan upaya kelompok ISIS merekrut anggota melalui internet, juga bisa menghalangi upaya serangan siber terorisme," ucap Ridlwan. 

(Baca Juga: Jokowi Diminta Evaluasi Program Bela Negara)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement