REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia berasal dari kalangan birokrasi.
"Korupsi adalah masalah klasik. Berdasarkan data kami, sejak 2004 sampai semester II 2016, birokrasi ada di urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia. Urutan kedua adalah DPRD dan kepala daerah," ujar Ade Irawan dalam acara diskusi bertajuk "Jual Beli Jabatan Modus Baru Korupsi' yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Kamis (12/1).
Menurut Ade, praktik korupsi yang dilakukan birokrasi umumnya berupa pemerasan, memanipulasi tender, menganggarkan kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti memanipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku.
"Jika birokrasi melakukan korupsi maka tujuan dari keberadaan birokrasi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak berjalan," kata Ade.
Dia mengatakan, faktor utama praktik korupsi birokrasi berasal dari faktor eksternal yakni adanya tekanan dari atasannya yakni kepala daerah. Oknum kepala daerah kerap memaksa birokrat yang menjadi bawahannya untuk melakukan korupsi.
"Birokrasi menjadi eksekutor keputusan korupsi atasannya. Misalnya atasannya akan membagi-bagi jatah anggaran, nanti yang mengeksekusi birokrasinya," jelas dia.
Ade menekankan praktik korupsi di lingkup birokrasi merupakan cerita lama, di mana birokrat akhirnya menjadi pelayan penguasa bukan abdi masyarakat.
"Makanya terjadi jual beli jabatan. Dan jual beli jabatan ini bukan hanya bicara uang negara yang hilang, tapi bicara dampak yang lebih dahsyat, di mana negara tidak mampu melayani warganya," kata Ade.
Ade menilai langkah jangka pendek yang dapat diterapkan guna menghilangkan praktik korupsi di lingkungan birokrasi adalah dengan memperkuat keberadaan masing-masing institusi yang ada.
"Kalau ditangkap kepala daerahnya saya kira tidak akan pernah kapok. Karena korupsi dengan model suap dua-duanya diuntungkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika