"Penyerahan secara sukarela oleh warga kepada anggota unit Intel Kodim 1605/Belu, Koptu Marselinus Lopang Bora dan Kopda Slamet Jatmiko di Dusun Taeksoruk," kata Dandim 1605/Belu, Letkol Czi Nurdihin Adi Nugroho dari Atambua, ibu Kota Kabupaten Belu, Kamis (12/1).

 

Menurut dia, penyerahan dua pucuk pistol rakitan, 180 amunisi campuran dan magasin M 16 A1 sebanyak empat buah diserahkan warga setelah dilakukan sosialisasi oleh anggota TNI dari Kodim Belu terkait barang-barang terlarang tersebut. "Penyerahan itu merupakan hasil penggalagangan dan imbauan yang dilakukan anggota sejak 2 Januari lalu," ujar dia.

 

Dengan adanya imbauan dan penggalangan itu, katanya, ada beberapa warga yang mengerti dan sadar menyatakan untuk menyerahkan pistol rakitan dua pucuk dan amunisi yang masih disimpan. "Warga serahkan secara sukarela kemarin ke dua anggota unit Intel dan saat ini barang tersebut sudah kita amankan di gudang fourir Kodim Belu," kata mantan Danramil Koramil Kakuluk Mesak itu.

 

Kegiatan penggalangan oleh anggota TNI akan terus dilaksanakan secara terus-menerus kepada warga perbatasan terkait senjata api yang masih disimpan, sehingga warga sadar menyimpan barang milik negara dirumah melanggar aturan. "Kita akan terus galang dengan memberikan imbauan serta gambaran tentang risiko jika menyimpan barang itu, sehingga warga serahkan secara sukarela ke Kodim Belu," katanya.

 

Peredaran senjata api kepada yang tidak berhak tersebut dapat menjadi salah satu solusi meminimalisasi kasus penembakan atau penyalahgunaan fasilitas itu dengan melawan hukum. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengungkapkan, salah satu faktor penyebab makin maraknya penyalahgunaan senjata api adalah kontrol yang lemah.

 

Menurut dia, jumlah senjata api yang beredar di masyarakat secara legal 41.102 pucuk. Sebanyak 17.983 pucuk di antaranya untuk bela diri, 11.869 pucuk digunakan oleh polisi khusus (polsus), 6.551 pucuk untuk olahraga, serta 4.699 pucuk untuk satpam.

 

"Kontrol hukum yang lemah yang masih menggunakan UU warisan Orde Lama menjadi pemicu penyalahgunaan senpi. Pemerintah dan DPR perlu membuat UU tentang kontrol senjata api dengan merevisi undang-undang yang lama," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika