REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berada di Tangerang sudah ditanami cabai. Namun pohon cabai tersebut tumbuh selama tiga bulan.
"Problem kita sekarang satu tahun itu harus 120 ton suplai. Kita sekarang itu di Jakarta Kramat Jati paling rendah 40 kemarin maksimum 70 ton. Jadi kurangnya masih separuh. Kalau ini cuaca buruk, suplai tak bertambah dan harga cabai naik lagi," ujar Sumarsono di Balai Kota, Kamis (12/1).
Maka dari itu, Sumarsono mengatakan, intervensinya memang harus mencari keseimbangan distribusi cabai dari produsen cabai di Indonesia. Hal tersebut adalah kewenangan pusat untuk meredistribusikan. Selain itu, ia mengatakan lahan ini tidak digunakan untuk menanam cabai secara terus menerus atau permanen.
"Jadi intinya pemanfaatan lahan tidur yang mendesak. Soal nanti digunakan pemanfaatannya untuk (panti) jompo, untuk sekolah, untuk boarding school itu nanti. Ini kan sementara, bukan lahan cabe permanen karena dia belum digunakan ditanami cabai," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki perencanaan besar atau grand design pengelolaan cabai di Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk membeli langsung cabai dari petani. Mengenai hal tersebut, pria yang akrab disapa Soni ini kemudian berkomentar.
"Prinsipnya akan diselesaikan dengan mengimbangkan suplai. Tapi terkait DKI sesuai dengan usulan DPRD untuk mengolah cabai atau penggarapan lahan tidur di Tangerang yang 17 hektar untuk cabai. Jadi ini terlambat sedikit, harusnya lahan-lahan tidur di DKI dimanfaatkan minimum untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Cabai dulu saja," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika