REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat H Mohammad Rum mengungkapkan kondisi kota Bima 90 persen mulai pulih pasca banjir bandang, Desember lalu.
"Kita pikir tiga sampai empat hari ke depan proses pembersihan sudah selesai," kata Mohammad Rum di Mataram, Selasa (10/1).
Ia menjelaskan, meski 90 persen kondisi kota Bima sudah mulai pulih, namun di beberapa tempat seperti di Kelurahan Dara dan Penaraga tim tanggap darurat masih kesulitan melakukan pembersihan.
Hal ini disebabkan, kondisi wilayah Kelurahan Dara, lebih rendah sehingga lebih susah dalam proses pembersihan. Begitu pun di Kelurahan Penaraga. "Tapi kita sedang berusaha, dalam waktu tiga empat hari ke depan sudah selesai," katanya.
Menurut Rum, saat ini pemerintah terus mempercepat pemulihan kota Bima, dengan memprioritaskan pada sejumlah program, di antaranya perbaikan drainase kota, pembuatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, termasuk di sektor hulu, yakni melakukan reboisasi hutan yang rusak.
Pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang di Kota Bima, hingga 14 hari. Semula masa tanggap darurat berakhir 5 Januari 2017, namun diperpanjang hingga 19 Januari 2017.
"Tanggap darurat tidak ada batasan anggaran, silakan saja digunakan nanti akan dirembes oleh BNPB. Anggaran sudah ada di negara tinggal "on call" Rp 2 triliun," jelasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryaddin, mengatakan pemerintah melalui BNPB telah membagi bidang kerja dalam lima sektor pada tahap rehabilitasi dan rekontruksi, yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor.
Sektor permukiman meliputi perumahan dan prasarana lingkungan. Sektor infrastruktur meliputi transportasi, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, dan telekomunikasi.
Kemudian di sektor sosial meliputi bangunan bersejarah dan cagar budaya, seni budaya, kelembagaan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian tanaman pangan dan peternakan, pariwisata, perikanan, perdagangan, koperasi, dan perindustrian.
Terakhir, lintas sektor yang mencakup pemerintahan, keuangan dan perbankan, keamanan dan ketertiban (Polri), pertahanan (TNI), dan lingkungan hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika