Selasa 10 Jan 2017 16:51 WIB

Banjir Bima Tunda Pencairan Dana Keluarga Harapan

Red: Ilham
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengunjungi korban banjir bandang di Kelurahan Ramadompu Timur, Kota Bima, Senin (26/12).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengunjungi korban banjir bandang di Kelurahan Ramadompu Timur, Kota Bima, Senin (26/12).

REPUBLIKA.CO.ID, WOHA -- Banjir bandang yang melanda wilayah Kota dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada 21 dan 23 Desember 2016 menunda pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab, Kantor Pos tergenang banjir setinggi 1-3 meter.

"Mestinya para keluarga penerima manfaat PKH bisa mencairkan dana bantuan sosial tahun 2016 pada bulan Desember lalu," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai memantau pencairan dana PKH di Woha, Kabupaten Bima, Selasa (10/1).

Dana PKH baru bisa menerima alokasi bulan Desember mulai hari ini. Di Kabupaten Bima, penerima baru PKH sebanyak 6.328 keluarga dengan total 15.527 keluarga. Jumlah bantuan secara keseluruhan Rp 22,2 miliar.

Sementara di Kota Bima jumlah penerima PKH baru sebanyak 1.747 keluarga dengan total 3.795 keluarga dengan nilai keseluruhan Rp 4,8 miliar. "Untuk tahap selanjutnya dana PKH sudah bisa dicairkan mulai bulan Februari," kata Khofifah mengingatkan ratusan penerima PKH yang berkumpul di halaman Kantor Kecamatan Woha.

Mensos juga menginstruksikan kedua pemerintah daerah segera memverifikasi korban banjir bandang yang layak mendapatkan dana PKH pembaruan pada tahun ini. Selain pencairan PKH, Mensos juga memantau pencairan uang jaminan hidup korban bencana di kedua daerah tersebut.

"Setiap korban bencana, termasuk bayi mendapatkan jaminan hidup sebesar Rp 10.000 per hari selama 90 hari," ujar Khofifah.

Sebelumnya, Khofifah mengunjungi salah satu rumah korban meninggal dunia akibat terdampak banjir bandang di Kelurahan Manggemaci RT 01/RW 01, Kecamatan Empunda, Kota Bima. Dia juga memantau pencairan PKH dan jaminan hidup di tenda pengungsian di halaman kantor Pemkot Bima.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement