REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar meminta agar pembentukan Direktorat Cyber Crime tidak dipolitisasi. Terlebih untuk kepentingan pejabat tertentu atau menekan satu kelompok tertentu.
Bambang mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus memberikan pengawasan ketat terhadap Direktorat Cyber Crime. Dengan begitu peran serta fungsi direktorat baru ini, dapat sesuai dengan tujuan awal untuk mengatasi kejahatan dunia maya atau kabar-kabar bohong (hoax) di media sosial.
"Perlu diperhatikan bagi Kapolri bahwa peningkatan fungsi dan peran direktorat cyber itu harus dijaga ketat independensinya, jangan sampai mudah dipolitisasi atau pejabatnya mempolitisasikan diri demi kelompok politik tertentu," katanya di Jakarta, Ahad (8/1).
Bambang melanjutkan, Kapolri harus membuat peratiran ketat bagi pejabat-pejabat di Direktorat Cyber Crime. Siapapun yang 'bermain' dengan oknum dari suatu kelompok politik tertentu maka harus diberikan sanksi tegas.
"Kapolri harus membuat ketentuan, jika pejabat direktorat cyber membuat deal-dealan dengan oknum dari suatu kelompok politik ataupun kelompok kepentingan maka dikenakan sanksi yang berat," ujarnya.
Selain itu juga peran aktif Irwasum Polri dalam memberikan mengawasi dan mengambil tindakan terhadap pejabat Direktorat Cyber yang melakukan melanggar. Kemudian sambungnya jangan sampai pembentukan Direktorat ini hanya dijadikan sebagai alat untuk mengejar kenaikan pangkat semata.
"Jangan sampai hanya mengejar untuk menaikkan pangkat pejabatnya tapi lebih pada tujuan untuk peningkatan profesionalitas institusinya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
