REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf menegaskan serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal akan terus terjadi apabila tidak ada perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah diminta tak hanya menindak pelaku TKA ilegal, melainkan juga harus menindak secara tegas perusahan atau sponsor yang memasukkan dan juga menggunakan jasa para TKA ilegal tersebut.
"Pastinya pemerintah tak hanya memberikan sanksi kepada pelakunya saja. Tapi yang lebih penting adalah menindak tegas sponsor para TKA ilegal itu. Bahkan sekalipun yang menggunakan jasa mereka perusahan dari Indonesia sendiri," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu, saat dihubungi melalui pesan singkat, Ahad (8/1).
Apalagi, kata dia, adanya Warga Negara Asing (WNA) yang menyalagunakan izin tinggal dengan memanfaatkan bebas visa sudah sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya, mereka tidak hanya bekerja di sektor formal secara ilegal tapi juga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK), bahkan sebagai kurir narkoba. modus kejahatan cyber, penipuan, dan juga pertanian. Ia mengatakan, sejauh ini keberadaan TKA illegal yang belum terdata jumlahnya sudah sangat meresahkan rakyat Indonesia, tak hanya di kota-kota besar saja.
Kemudian selain memberikan sanksi berat kepada sponsor TKA ilegal, pemerintah dinilai juga harus meninjau kembali kebijakan bebas visa. Terutama bagi warga negaranya yang sering melanggar izin kunjungan, Dede enggan memberikan secara spesifik negara yang patut dicabut izin bebas visanya. Bagi Dede Yusuf kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah Indonesia ke Cina tersebut menjadi perangsang TKA ilegal untuk bekerja di Tanah Air.
Sebelumnya, Dede Yusuf juga telah memberi rekomendasi kepada pemerintah agar membuat satuan tugas guna mengawasi dan menindak adanya tenaga kerja ilegal. Pengawasan ketat tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tapi juga di pedalalaman karena TKA ilegal juga ditemukan di kota-kota kecil di Indonesia, seperti di luar pula Jawa.
“Saya melihatnya bebas visa menjadi faktor merangsang banyaknya orang asing yang masuk, termasuk dari Cina. Pemerintah juga harus memperbanyak fungsi pengawasan dan penjagaan yang ketat," ujar Politikus Partai Demokrat, beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika