REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi meminta komitmen Bupati Bogor terkait kebijakan membantu kemajuan UMKM. Menurut Ade, menyikapi problematika UMKM cukup sederhana. "Saya minta kebijakan bupati, seluruh PNS diwajibkan pakai produk UMKM kita. Misalnya seragam Linmas, Hansip, anggarannya bisa dititip di Dinas Koperasi dan UMKM," kata Ade, Selasa (3/1).

Selain itu, menurut Ade, terkait permodalan yang saat ini menjadi salah satu keluhan pelaku UMKM juga bisa didorong melalui dana pemkab maupun CSR perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bogor. Permodalan, menurutnya, bisa didorong melalui sinergi dengan Bank Jabar, lalu perusahaan besar, seperti ANTAM, Chevron hingga Indocement.

Ketiga, Ade meminta tempat pemasaran UMKM strategis yang sudah melalui kajian. Ade menyontohkan daerah sekitar GOR Pakansari, Cibinong dan samping jembatan merah Kota Bogor yang merupakan aset Kabupaten Bogor. Saat ini sentra pengrajin UMKM Kabupaten Bogor, mayoritas menempati Pasar Anyar.

"Banyak pengusaha ajukan pembangunan mal, tapi harus ada ketegasan bupati melalui komitmen bahwa mall boleh, asal di dalamnya ada UMKM kita. Jangan seperti saat Cibinong City Mall (CCM) beres, ruko habis tanpa ada UMKM kita," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika