REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, dinasti politik memiliki potensi korupsi. Mereka miskin kapasitas dan bermodal hubungan darah pendahulunya.

Itu disampaikan Dahnil menanggapi banyaknya pejabat daerah hasil dari dinasti politik yang tersangkut kasus korupsi. Seperti Bupati Klaten, Sri Hartini dan Ratu Atut Chosiyah di Banten.

"Bagi saya seluruh dinasti politik yang dibangun di Indonesia termasuk Klaten dan Banten motifnya bukan mendedikasikan diri untuk memaksimalkan pelayanan publik atau bekerja demi masyarakat," kata Dahnil yang juga ketua umum Pemuda Muhammadiyah, Rabu (4/1).

Bagi mereka, lanjutnya, politik hanya dijadikan seperti lahan bisnis. Mereka tak menganggap menjadi pejabat bukan untuk mengabdi. Karena itu, Dahnil menyebut dinasti politik yang menjadikan jabatan sebagai lahan bisnis sebagai dinasti rente. Kekuasaan politik dibangun hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan.

"Bila sudah begini, terang dinasti politik bersaudara kandung dengan korupsi," ujarnya.

Sebab itu, menurut Dahnil masyarakat penting untuk disadarkan. Dinasti politik di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di negara maju yang membangun sistem terbuka dan fair. Sementara di Indonesia diramaikan oleh praktek rente.

Ikuti Whatsapp Channel Republika