REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengelola secara mandiri pelabuhan atau dermaga yang sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Terlebih saat ini Kepulauan Seribu sudah menjadi kawasan nasional.
"Makanya DKI Jakarta harus sudah mulai menata, memisahkan apa yang kita lihat hari ini carut-marut enggak jelas dimana posisinya. Misalkan dari hasil laut para nelayan kumpul di sana, pedagang kumpul di sana, dan itu pariwisata juga hadir di sana," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (2/1).
Anggota Fraksi PKS itu melanjutkan, karena tidak ditata dengan baik maka pelabuhan atau dermaga di DKI Jakarta terlihat semerawut. "Dan ini sudah lama sekali padahal ini adalah bagian dari sebuah program Pemerintah DKI Jakarta yang sangat prioritas termasuk juga pelabuhan pariwisata," katanya.
Selain itu terkait pelabuhan atau dermaga, Tubagus berharap Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemprov DKI Jakarta untuk mengelolanya. Termasuk kerja sama dengan Pemerintah Pusat khususnya Departemen Perhubungan yang mengeluarkan kelayakan kapal, angkutan, dan keselamatan atau keamanannya.
"Nah kalau itu bisa diberikan pendelegasiannya ke lokal provinsi itu lebih bagus karena kita kan bisa kontrol lebih baik. Jangan sampai kejadian seperti kemarin. Pengawasan dari departemen ternyata khusunya Syahbandarnya itu tidak memantau day to daynya apalagi musim pariwisata liburan kan hampir setiap orang datang ke Pulau Seribu seperti itu," jelasnya.
"Jadi kapasitas kapal, kelayakan kapalnya, safety perorangannya, dan seterusnya itu harus dikeluarkan oleh Syahbandar yang mengeluarkan izin naik apa tidaknya," ujarnya.
Sisi lain, Tubagus sangat setuju apabila pelabuhan keberangkatan untuk wisatawan ke Kepulauan Seribu terpisah dari pelabuhan lainnya.
"Yang di Ancol Timur tidak digunakan sama sekali seharusnya Pemda DKI Jakarta mulai mengaktifkan kembali dermaga di Wisata Pemuda yang ada di Ancol Timur itu untuk pariwisata sehingga kelayakan-kelayakan langsung dikontrol termasuk juga transportasi darat, buswaynya itu juga harus segera mendukung," jelasnya lagi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
