REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus memperkuat aspek penegakan hukum tahun 2017 dan juga reformasi hukum harus ditegakkan secara konsisten serta berkelanjutan. Ini karena era penguatan konsolidasi politik dan ekonomi seharusnya sudah selesai dijalankan.
"Pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam dua tahun ini masuk pada aspek memperkuat konsolidasi politik dan ekonomi. Dan tahun ketiga hingga berikutnya harus memperkuat aspek penegakan hukum," kata anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (29/12).
Masinton mengatakan reformasi hukum yang juga harus dijalankan pemerintah menyangkut penguatan institusi penegak hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut dia, penguatan SDM penegak hukum itu penting karena merupakan pilar utama dalam membersihkan pengelolaan negara dari aspek negatif.
"Jika SDM penegak hukum itu ikut kotor, tidak bisa membersihkan perilaku-perilaku negatif dalam aspek pengelolaan negara," ujarnya.
Menurut dia, dalam setahun ini, masyarakat masih mendengar ada mafia peradilan yang mencerminkan masih adanya tindakan tidak pantas yang dilakukan penegak hukum. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan profesionalitas penegakan hukum harus dikedepankan misalnya dalam mekanisme kontrol antara penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.
"Banyak kasus di KPK hasil laporan masyarakat yang tidak dituntaskan sehingga itu menjadi pertanyaan mengapa tidak ditindaklanjuti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika