REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan agar penanganan dampak dari bencana banjir di Bima dipercepat. Hal ini disampaikan JK saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat di Kantor Wali Kota di Bima.
JK mengatakan, penanganan jangka pendek yang harus dilakukan saat ini ialah pembersihan kota dari sisa-sisa lumpur yang terbawa banjir. Dengan begitu, para pengungsi dapat segera kembali ke rumahnya masing-masing. "Yang pertama sekarang proses pembersihan itu yang utama. Karena pengungsi itu ada karena rumahnya tidak bisa ditinggali," kata JK usai mengunjungi posko tanggap darurat di Bima, NTB, Rabu (28/12).
Sebab itu, JK meminta agar ketersediaan air bersih harus segera diupayakan bagi warga setempat, serta perbaikan sarana utama lainnya seperti sumur dan renovasi rumah. Ia juga meminta agar menyediakan 100 pompa sumur guna membersihkan dan menguras sumur yang terkena banjir.
Kendati demikian, JK mengingatkan kebutuhan utama bagi para pengungsi di tempat pengungsian merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian, termasuk pemberian layanan kesehatan. Menurut dia, untuk menangani banjir dalam jangka pendek membutuhkan waktu sekitar satu bulan. "Jangka menengahnya ya perbaikan infrastruktur. Jadi karena itu, tadi Dirjen PU tinggal untuk beberapa jembatan diperbaiki, sungai-sungai yang perlu direhab," kata dia.
Lebih lanjut, untuk mencegah terjadinya kembali bencana banjir, JK meminta agar dilakukan reboisasi hutan dan bukit. Menurut dia, saat ini pemerintah tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan ekosistem dan lingkungan yang rusak di daerah tersebut. Ia memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan pun tak lebih dari Rp 300 miliar.