REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan akan meminta penjelasan langsung dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tentang pembelian helikopter jenis Agusta Westland (AW) 101. Hal ini karena sebelumnya ia menginstruksikan agar rencana pembelian helikopter tersebut ditunda sampai kondisi keuangan negara membaik.

"Saya nanti akan tanyakan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu, kalau ada penyelewengan akan tahu sendiri," ujarnya, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, seperti dituturkan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Rabu (28/12).

Jokowi kemudian kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri. Ia mengatakan, pembelian alutsista impor baru boleh dilakukan dengan syarat industri dalam negeri tak mampu memproduksinya. "Kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, beli dari luar pun juga harus ada hitungannya," ucap Jokowi.

TNI AU telah memesan satu unit helikopter jenis AW 101 dari Inggris. Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna mengatakan, pesawat seharga 55 juta dolar AS tersebut akan difungsikan sebagai helikopter untuk operasi bencana dan evakuasi medis.

Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya mengisyaratkan untuk menunda pembelian helikopter tersebut. Ini karena pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. “Pembelian barang-barang yang bisa ditunda, yang belum perlu seperti tadi helikopter Agusta, saya kira juga sama,” kata Jokowi, usai menyaksikan atraksi manuver pasukan pendarat Korps Marinir Armada Jaya TNI AL di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (15/9).

Terkait hal itu, Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna berargumen bahwa yang ditolak Presiden adalah pembelian helikopter untuk VVIP. Adapun heli yang telah dibeli akan difungsikan sebagai kendaraan untuk pasukan dan tim SAR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika