REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mengantisipasi kemacetan lalu lintas di sejumlah jalur wisata selama libur panjang akhir tahun. "Jalur-jalur wisata di Bantul pasti dipadati kendaraan selama libur akhir tahun, dan untuk mengatur kelancaran arus kita tempatkan personel di jalur tersebut," kata Kepala Dishub Bantul Suwito.
Beberapa jalur wisata di Bantul yang akan dipadati kendaraan di antaranya Jalan Parangtritis, Jalan Wonosari yang merupakan jalur perbatasan dengan Gunung Kidul dan Jalan Bantul (menuju pusat Bantul dan pantai). Ia mengatakan, di setiap persimpangan jalur wisata itu akan ditempatkan sejumlah personel perhubungan yang bertugas membantu kepolisian lalu lintas setempat mengatur dan mengurai kepadatan arus jika terjadi penumpukan.
"Seluruh personel perhubungan Bantul itu ada sekitar 100 orang, dan sudah saya instruksikan tidak boleh ada cuti, karena orang perhubungan itu punya gawe (tugas) saat libur Natal dan Tahun Baru," katanya.
Selain penempatan personel, kata dia, pihaknya juga menyiapkan puluhan rambu portabel berupa traffic cone atau pembatas jalan untuk dipasang di jalur wisata guna melakukan rekayasa lalu lintas.
Ia mengatakan, khusus di jalur wisata Parangtritis rambu portabel dipasang di setiap persimpangan lampu merah APILL supaya arus kendaraan wisatawan terus lurus, sementara arus dari barat dan timur diarahkan belok kiri.
"Kami tidak membuat rambu paten di jalur-jalur itu, karena jalur tersebut merupakan jalan provinsi DIY. Sistem pengaturan lalu lintas seperti ini persis seperti yang kita terapkan saat libur Lebaran," katanya.
Suwito mengatakan, meski selama libur akhir tahun pada Natal dan Tahun Baru sejumlah jalur-jalur wisata dan utama tersebut akan dipadati kendaraan, namun arus lalu lintas selama itu diprediksi masih ramai lancar. "Justru kondisi lalu lintas ramai lancar itu yang rawan kecelakaan, makanya saya juga imbau pakai kendaraan yang kondisinya baik dan lengkap, kalau sudah komplit patuhilah aturan lalu lintas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika