REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Purbalingga, akan terus dilaksanakan. Bupati Purbalingga, Tasdi, menegaskan selama masa kepemimpinannya, dia akan terus melaksanakan program ini sampai tidak ada lagi RTLH di wilayahnya.

"Warga miskin itu ibarat orang yang berjalan di lumpur atau menyeberang di sungai deras. Mereka harus ditolong agar jangan sampai tenggelam atau terbawa arus. Siapa lagi yang akan menolong kalau bukan kita," kata  Bupati saat meninjau dan peletakan batu pertama program rehab RTLH di wilayah Kecamatan Kejobong, Rabu (21/12).

Untuk itu, Bupati menyatakan, semua pihak di Purbalingga bisa memiliki rasa peduli terhadap warga miskin. Terutama karena pemerintah tidak akan mampu mengatasi masalah ini dengan cepat, karena kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas.

Selama 10 bulan masa kepemimpinannya, Tasdi mengaku telah dilakukan program rehab rumah terhadap 3.000 RTLH. Jumlah rumah yang direhab ini masih sangat sedikit, karena jumlah keseluruhan RTLH di Kabupaten Purbalingga tercatat ada 27 ribu unit. "Dengan demikian, hingga akhir tahun 2016 ini masih ada 24 ribu RTLH yang menunggu uluran tangan kita untuk direhab," kata dia.

Dalam program rehab RTLH yang dilaksanakan, Pemkab Purbalingga pada tahun 2016 ini menganggarkan dana sebesar Rp 21 miliar. Dengan dana tersebut, karena setiap unit rumah yang direhab mendapat bantuan Rp 10 juta, maka jumlah rumah yang direhab dengan dana APBD hanya 2100 unit.

"Alhamdulillah, selain dana dari APBD Purbalingga, kita juga mendapat bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat sehingga jumlah RTLH yang direhab bisa menjadi lebih banyak," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika