REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengungkap Kalimantan Barat memiliki 6,4 juta hektare lahan di luar kawasan hutan. Namun, sebagian besar lahan tersebut belum bersertifikat.

“Yang baru mendapat sertifikat dua juta hektare, artinya baru 32 persen, 68 persen belum sertifikat,” kata Presiden, seperti dituturkan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Rabu (21/12).

Jokowi baru saja menyerahkan 525 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ia mengingatkan warga menggunakan sertifikat tersebut dengan bijak.

“Jangan sampai sertifikat sudah dimasukkan di bank, tapi tidak bisa mecicilnya. Jangan sampai pinjam di bank untuk beli mobil, motor. Tidak boleh! Harus untuk hal-hal produktif,” kata Presiden.

Sebelumnya, ia mengatakan ada sekitar 120 juta hektare tanah di Indonesia yang belum memiliki sertifikat. Jumlah tersebut lebih dari 60 persen dari total lahan yang ada.

Presiden menyatakan, pemerintah akan mempercepat proses sertifikasi sehingga semua tanah dapat segera memiliki legalitas resmi. Ia menargetkan, pemerintah akan menyelesaikan proses sertifikasi 21 juta hektare lahan pada 2019.

​"Di ​2017 minimal lima juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi tujuh juta sertifikat pada 2018​ ​dan sembilan juta sertifikat di 2019​," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika