REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim tidak ada regulasi yang menghambat perempuan dalam berkarir. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Dewi Fortuna Anwar menyebut, sudah tidak ada lagi regulasi yang mendeskriminasikan perempuan.

Menurutnya, minimnya perempuan yang menduduki jabatan tinggi disebabkan adanya hambatan dari kultural. "Hambatan banyak yang kultural. Bahkan ada yang menyebut, perempuan ambisius dibilang menyalahi kodrat," kata dia dalam diskusi bertema Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia, Rabu (21/12).

Dewi mengatakan, harus ada pengorbanan ketika perempuan memutuskan berkarir, salah satunya menomorduakan keluarga. Sehingga, menurutnya, apabila perempuan ingin berkarir, maka harus berdasarkan kemauan sendiri.

"Banyak perempuan dari dalam merasa mendorong dirinya ke depan, (di sisi lain menyebut) bukan kodratnya. Tanggung jawab utama di rumah sebagai ibu, ayah yang bekerja," ujar Dewi.

Dewi menyebut, cara berpikir demikian harus diubah. Keluarga bukan hanya diurus oleh ibu. Sebab, keluarga terdiri atas ayah dan ibu. Pun, pencari nafkah tidak hanya ayah saja.

"Ini harus jadi isu publik bagaimana ubah mindset bahwa keluarga bisa terjadi macam-macam, bisa ayahnya saja kerja, ibunya saja kerja, atau keduanya. Policy (kebijakan) sdh berubah kalau society (pergaulan sosial) perlu diperjuangkan," tutur Dewi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika