REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PT Pelabuhan Indonesia III Persero segera membangun Pelabuhan Gilimas di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk mendukung kedatangan kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan asing ke daerah itu.
General Manager Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Lembar, Baharuddin, di Mataram, Selasa (20/12), mengatakan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan akan dilakukan pada 22 Desember 2016. Kegiatan itu akan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Awalnya Presiden Joko Widodo yang akan melakukan peletakan batu pertama, tapi karena jadwal pada Desember begitu padat, akhirnya Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan yang akan hadir," katanya.
Ia mengatakan pembangun Pelabuhan Gilimas pada lahan yang direncanakan seluas 100 hektare sebagai bagian dari pengembangan Pelabuhan Lembar yang berada di sebelah timur lokasi pembangunan Pelabuhan Gilimas. Pembangunan Pelabuhan Gilimas juga sebagai bentuk komitmen Pelindo dalam pengembangan fasilitas kepelabuhanan di NTB, khususnya Pelabuhan Lembar, yaitu pembangunan terminal kapal pesiar dan peti kemas.
Baharuddin menambahkan pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut juga dilatarbelakangi Pulau Lombok, NTB, sebagai salah satu daerah tujuan wisata, sehingga salah satu programnya adalah kegiatan pesiar melalui kapal laut (kapal pesiar). Namun selama ini, kapal-kapal pesiar yang membawa ribuan penumpang dari berbagai negara tidak bisa sandar di Pelabuhan Lembar karena ukurannya yang relatif besar.
"Kami menargetkan pada semester II/2018, kapal pesiar sudah bisa sandar di dermaga, tidak lagi menurunkan penumpang di tengah laut kemudian membawa ke daratan menggunakan sekoci," ujarnya. Pembangunan Pelabuhan Gilimas, kata dia, akan dilakukan dalam empat tahap dengan dana mencapai Rp 1,2 triliun, termasuk untuk biaya pembebasan lahan.
Dari total lahan 100 hektare yang direncanakan, Pelindo III sudah membebaskan lahan seluas 66 hektare dengan nilai sebesar Rp 93 miliar. "Kami masih melakukan sosialiasi dan negosiasi terkait dengan lahan yang belum dibebaskan. Persoalannya masih pada harga yang belum disepakati," kata Baharuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika