Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu pagi (17/12), DPP PKS mendesak pemerintah Indonesia berperan aktif dengan mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB bersama-sama meminta pihak yang terlibat menghentikan kekerasan di wilayah tersebut.

 

"Segera hentikan tindakan kekerasan, pengusiran, dan pembunuhan massal yang mengarah ke genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil di Aleppo," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

 

Selain itu, DPP PKS juga meminta pemerintah dapat menjamin keselamatan dan keamanan setiap warga negara Indonesia dan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk menjamin keselamatan warga sipil yang sedang berada di Suriah. Sohibul mengatakan, perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga sipil harus menjadi prioritas semua pihak yang bekerja di daerah konflik bersenjata.

 

DPP PKS mengecam tindakan kekerasan, pengusiran, dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil Aleppo di Suriah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Bashar al-Assad dan militer Suriah serta kelompok etnis Suriah lainnya.

 

"Tindakan tersebut mengarah pada kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan komunitas Internasional," katanya.

 

DPP PKS juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, untuk berperan aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Aleppo di Suriah. Dalam sebulan terakhir, pemerintah dan militer Suriah rezim Bashar al-Assad telah melakukan kekerasan, pengusiran dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil di Aleppo yang telah menelan korban lebih dari 1.070 orang tewas, 130 ribu warga mengungsi, dan kerusakan di banyak rumah sakit dan tempat ibadah.

 

Konflik Suriah telah menewaskan lebih dari 450 ribu orang, lebih dari satu juta jiwa mengalami luka-luka dan lebih dari 12 juta warga sipil Suriah telah pergi mengungsi. Pada 15 Desember 2016 disepakati gencatan senjata selama tiga hari untuk memberikan kesempatan semua pihak melakukan evakuasi warga sipil.

 

Beberapa aksi demonstrasi mengutuk tindak kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat sipil Aleppo terjadi di Turki, Bosnia, Palestina, Maroko, Kuwait, dan Prancis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika