REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kuota sekitar 1.000 hingga 1.500 hak paten yang digratiskan. Program ini sudah dimulai sejak lima tahun yang lalu.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, untuk mengimplementasikan program ini Pemkot Surabaya menganggarkan setidaknya Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar per tahun. Asumsinya, satu hak paten membutuhkan biaya sekitar Rp 2 juta.
Ia mendorong masyarakat yang memiliki ide dan produk agar segera mematenkan produk maupun merk mereka. Sebab, di era teknologi informasi seperti saat ini mudah sekali mengambil ide maupun duplikasi produk.
"Gampang sekali di ambil, di contoh dan di jual lebih murah. Artinya kita harus terus belajar. Ide kita bisa di ambil dengan mudah oleh orang. Karena itu, pemkot memberikan fasilitas untuk mengurus merk dan hak paten gratis. Silakan ke Disperdagin untuk mendaftarkan hak paten dan merk," kata Risma, di Surabaya, Jumat (16/12).
Saat ini pelayanan di Surabaya sudah terintegrasi di Gedung Siola. Kantor Disperdagin juga berada di gedung tersebut. Menurutnya, masyarakat hanya perlu mendaftar ke kantor Disperdagin. Nantinya, perwakilan dari pemkot yang akan mengurus langsung ke Jakarta.
Setelah prosedurnya selesai, hak paten akan diuji coba selama dua tahun untuk mengetahui apakah ide tersebut orisinil. Jika terbukti orisinil, maka hak ciptanya sudah dilindungi hukum.
"Sudah tidak ada lagi orang bisa mengklaim. Silakan daftarkan di pemkot, nanti kami yang akan mengurus ke Jakarta, jadi saya sudah kerja sama Government to Government dengan Kementerian Hukum dan HAM," jelasnya.
Di sisi lain, Risma juga masih ingin membenahi pengajuan hak paten agar lebih efisien. Sebab, untuk mengajukan satu hak paten, ia harus menandatangi sekitar 10 lembar dokumen. Terlebih, Pemkot Surabaya telah menerapkan sistem layanan pemerintahan elektronik (e-government). "Saya ingin bikin aplikasi untuk ini, setiap saya minta paten kalau tidak salah 10 lembar tanda tangan," ujarnya.
Di samping menggratiskan pengurusan hak paten, Pemkot Surabaya juga terus mendorong agar para pemuda tertarik menjadi wirausaha. Meskipun, ia mengakui untuk memulai menjadi pengusaha tidak mudah. Salah satu kendalanya, kata Risma, para anak muda takut mencoba memulai usaha. Termasuk, pengaruh dari orangtua yang ingin anaknya menjadi pegawai. "Tapi kan tidak bisa sekarang ini, eranya sudah global. Teknologi sudah canggih, peluang itu bisa meskipun tidak punya modal," ungkapnya.
Ia menambahkan, sebelum menjadi Wali Kota Surabaya, ia dibantu oleh donatur untuk mengunjungi Silicon Valey di AS. Selama tujuh hari ia berkunjung ke kantor 30 start up di wilayah tersebut. Menurutnya, start up yang dimiliki Indonesia tidak kalah dengan start up di Silicon Valey.
Para start up tersebut membuat teknologi yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, aplikasi untuk mematikan kompor maupun lampu secara otomatis dari jarak jauh. Sehingga masyarakat tidak lagi khawatir saat lupa mematikan kompor maupun lampu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika