REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar setiap lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwajibkan mengikuti kegiatan wajib militer. Pendidikan militer tersebut diberikan selama tujuh bulan.

"Sebagai Mendagri saya mengusulkan lulusan Praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan," kata Tjahjo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala BNN dan Panglima TNI di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (16/12).

Tjahjo mengusulkan para alumni IPDN yang lulus pendidikan militer agar diberikan pangkat letnan dua. "Prinsipnya Panglima TNI setuju kerja sama. Tinggal memproses secara resminya," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengemukakan alumni IPDN dapat menjadi pasukan cadangan Bela Negara. Proses penyiapan wajib militer menurutnya akan memakan waktu setidaknya satu tahun.

"Tinggal terkait anggaran saja. Kurikulum TNI sudah ada," jelas dia.

Mendagri memberikan ceramah umum kepada ratusan praja IPDN di Jatinangor. Tjahjo berpesan agar seluruh lulusan IPDN siap ditempatkan bertugas di mana saja di seluruh Indonesia. Tjahjo juga mengingatkan agar seluruh praja IPDN menyelesaikan tugas menimba ilmu dengan baik, berdisiplin tinggi, taat terhadap perintah dan aturan, serta hormat terhadap atasan.

"Mari bangun kegotongroyongan kita. Jangan melihat agama, ras, semua sama warga negara Indonesia," jelas Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika