REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi urusan keagamaan, Fahira Idris meminta kepala daerah lain meniru Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Hal tersebut terkait dikeluarkannya surat imbuan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk tidak memaksakan karyawannya mengenakan atribut natal.
"Himbauan kepala daerah ini penting untuk meneguhkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang saat ini maknanya sudah mulai banyak dibelokan," kata Fahira dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (16/12).
Menurutnya makna hakiki toleransi adalah mengendalikan diri untuk tidak memaksakan kehendak. Jadi, Fahira mengatakan sudah sewajarnya jika perusahaan-perusahaan menyediakan ruang untuk saling menghormati keyakinan masing-masing, dan bukan memaksakan tradisi agama yang dianutnya kepada yang berlainan.
"Saya himbau kepala daerah lain juga membuat surat himbuan kepada seluruh pengusaha di daerahnya untuk tidak memaksa karyawannya mengenakan atribut natal," ujarnya.
Ia mengungkapkan pemaksaan perusahaan kepada karyawannya untuk mengenakan atribut natal, padahal karyawan yang bersangkutan tidak merayakan natal, adalah bentuk intoleransi yang bisa merusak rasa kebersamaan. Dimana kebersamaan tersebut sudah menyatukan Indonesia selama 71 tahun.
Fahira melanjutkan, pengusaha memang mempunyai kuasa memberi tugas kepada karyawannya. Tetapi, tidak punya hak sedikit pun untuk memaksa karyawannya melakukan sebuah tradisi agama yang tidak diyakininya.
"Sekarang banyak oknum yang coba membolak-balikan logika kita soal toleransi. Masyarakat yang menolak mengenakan atribut natal dibilang tidak toleran. Ini kan aneh. Pembelokan makna toleransi ini malah mereka kampanyekan. Padahal kalau mereka paham dalam toleransi antarumat beragama ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh," tegas Senator asal Jakarta ini.
Fahira menambahkan, ia telah mengirimkan surat himbauan kepada para pengusaha (asosiasi, perusahaan ritel, supermarket, hotel, toko, dan lainnya) di seluruh Indonesia untuk tidak memaksa karyawannya mengenakan atribut natal.
Tak hanya itu, Fahira juga membuka saluran pengaduan lewat email pribadinya ([email protected]) dan akun twitter @fahiraidris bagi siapa saja yang terancam keyakinan maupun hak-haknya karena dipaksa mengenakan atribut natal ditempat dirinya bekerja.
"Selama buktinya lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan saya sendiri yang akan tindak lanjuti dan bila perlu saya akan datangi langsung untuk berdialog dengan menajemennya. Mungkin pemahaman mereka terhadap toleransi harus diluruskan. Kalau sudah ada pemaksaan, tidak hanya sudah melanggar Pancasila, tetapi juga sudah menginjak hak asasi," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan surat edaran yang mengimbau pengusaha untuk tidak memaksa karyawan muslim mengenakan atribut natal. Kebijakan ini diambil setelah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menerima belasan keluhan dari karyawan yang merasa terpaksa menggunakan atribut natal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
